Acara Rapat Koordinasi Kesiapan IMF WB Meeting 2018 hari minggu tanggal 09 September 2018 di Novotel Bandara I Gusti Ngurah Rai dipimpin Bpk. Menteri Perhubungan RI dan dihadiri seluruh stake holder Sub Sektor Transportasi Udara dan Sub Sektor Tranportasi Laut serta Operator yang terkait. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kesiapan IMF WB 2018 dimaksudkan untuk memastikan

Rapat Komite Fasilitas (FAL) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai tgl 20 Agustus 2018 di Hotel Aryaduta Kuta Badung. Rapat Komite FAL bertujuan untuk mengkoordinasikan kegiatan kegiatan yang telah terjadi, sedang terjadi dan yang akan dilakukan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Rapat FAL merupakan rangkaian kegiatan di bidang penerbangan sipil internasional untuk mendukung

Pelaksanaan Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan  Republik Indonesia Ke 73  Tanggal 17 Agustus 2018 dilaksanakan di  halaman PKPPK Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. Peserta yang hadir dari  karyawan dan karyawati  PT Persero Angkasa Pura  I Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai dan dari Karyawan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV. Sebagai  Inspektur Upacara adalah Bapak

Pada Hari Senin Tanggal 13 Agustus 2018, berlokasi di Ball Room Hotel Stones Kuta Bali telah Dilaksanakan Seminar Airport Colaborationn Decision Making (A-CDM) dan dilanjutkan dengan rapat 3 Tim Task Force (APA-CDM/TF/3) dari tanggal 14-16 Agustus 2018. Acara ini merupakan agenda resmi dari ICAO regional Office Asia Pacific yang pada kesempatan ini dipercayakan kepada Indonesia

Rapat Komite Keamanan Bandar Udara Internasional El Tari Kupang tanggal 09 Agustus 2018, yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Bandara El Tari Kupang dan dihadiri oleh anggota komite keamanan Bandara El Tari Kupang. Adapun hal-hal yg menjadi pembahasan pada rapat kali ini yaitu: Pembahasan terkait kondisi Keamanan, Isu-isu keamanan terkini, implementasi regulasi keamanan yang disampaikan oleh

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang amanah, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta untuk meningkatkan pencegahan gratifikasi bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi.