- 8 November 2019
- Posted by: webadmin
- Category: Bali, Berita

Jakarta, 7 November 2019. Uji Petik Peraturan Perundang-Undangan di The Media Hotel tanggal 06-07 November 2019.
Kegiatan Uji Petik dibuka oleh Bapak Joko Sasono Sekjen Kemenhub ,
dihadiri oleh Kepala Biro Hukum, Direktur DKPPU, Kaotban VIII, Praktisi Transportasi Bapak Martono, INACA, perwakilan dr Masyarakat Hukum Udara, perwakilan dr Direktorat KeamanN Penerbangan, Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, perwakilan dari Kantor Otoritas Bandara Udara wil I sd X, perwakilan dari Badan Usaha Bandar Udara dan Badan Usaha angkutan Udara.
Uji petik dibagi menjadi 4 paparan materi dg narasumber sbb:
1. Prof. Martono , Praktisi Transportasi dg, materi mengupas Pasal pasal UU Penerbangan
2. Dit.KPPU , Bapak Agustinus, dg materi Pendaftaran Pesawat Udara,
3. Dit. keamanan Penerbangan Bapak Agustono , dg materi PM 61 Tahun 2015 ttg FAL Udara dan PM 106 Tahun 2018
4. Perwakilan dr Masyarakat Hukum Udara, dg materi Tinjauan Implementasi PM 52 Tahun 2018 dan peraturan pelaksanaannya.
Dalam kegiatan uji petik ada beberapa usulan yg dibahas, a.l: usulan revisi sertifikat pendaftaran pesawat udara, perubahan PM 61 Tahun 2015 , yg slh satu diantaranya adalah harmonisasi peraturan perundangan CIQ dengan kewajiban dan rekomendasi dalam ICAO Annex 9, penentuan Ketua FAL di bandara yang telah mengerucut kepada kepala bandar udara setempat mengingat UU no 23 terkait hilangnya Bidang Udara di Pemda (Dishub) dimana ketua FAL Bandara di ketuai oleh Kadishub kemudian keterkaitan dgn CIQ mengenai Fasilitas dan SDM.