Focus Group Discussion Strategi Optimalisasi Pelaksanaan Perjanjian Angkutan Udara dengan Negara Mitra

Jogyakarta, 21 November 2019. Focus Group Discussion Strategi Optimalisasi Pelaksanaan Perjanjian Angkutan Udara dengan Negara Mitra pada hari Kamis, 21 November 2019 di Hotel Harper Mangkubumi – Yogyakarta. Kegiatan ini dibuka oleh Kasubdit Kerjasama Angkutan Udara Bpk. Ade Kusmana. Tujuan dilaksanakan FGD yaitu menjelaskan bahwa pada kerjasama ASEAN, telah ada kesepakatan, yaitu ASEAN Multilateral Agreement on Air Services (MAAS), ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Passenger Air Services (MAFLPAS) dan Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Air Freight Services (MAFLAFS), dalam kerjasama sub regional ASEAN Brunei Darusalam, Malaysia Philipine East ASEAN Growth Area (BIMP–EAGA) dan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT), selain itu ASEAN juga melakukan kerjasama dengan Dialogue Partnernya (ASEAN CHINA, ASEAN JEPANG, ASEAN INDIA, ASEAN AUSTRALIA, ASEAN EU, dan ASEAN NEW ZEALAND)
Dengan melihat besarnya peluang pertumbuhan penumpang yang terjadi di Indonesia dan semakin terbukanya akses pasar melalui liberalisasi perjanjian angkutan udara, penting kiranya memaksimalkan perjanjian hubungan udara dengan cara mengharmonisasikan perjanjian dengan rencana pengembangan rute penerbangan luar negeri yang dimiliki Badan Usaha Angkutan Udara sehingga dapat dimanfaatkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Nasional.
Pada pelaksanaan di lapangan, ada banyak proses dan prosedur yang harus dilewati seperti proses pergerakan masuk dan keluar penumpang dan barang melewati Imigrasi, Beacukai, dan Karantina (CIQ), pelayanan bandara dan Keamanan Penerbangan. Untuk itu, perlu peran serta dan koordinasi dengan berbagai instansi dan stakeholder termasuk juga pengawasan di dalam pelaksanaan Own Stop Over.
Berkaitan dengan hal tersebut, perlu kiranya semua stakeholder bisa bersinergi, memberikan masukan dan saran guna menentukan aturan, strategi dan arah kebijakan nasional sehingga mendukung industri transportasi nasional yang menunjang konektifitas rute dalam dan luar negeri dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.